Purbaya Ungkap Perusahaan China Tak Bayar Pajak & Beli KTP

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali buka suara soal masalah perpajakan di Indonesia. Ia menyebut ada perusahaan baja asal China yang diduga tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara benar. Lebih jauh, perusahaan itu bahkan diduga membeli KTP untuk identitas pegawainya agar bisa beroperasi di sini.

Purbaya menyampaikan hal ini ketika berbicara kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa dugaan tersebut muncul setelah pemeriksaan awal dan indikasi lain yang memperlihatkan bahwa pegawai perusahaan itu tidak fasih berbahasa Indonesia.

Menurut Purbaya, perusahaan yang dimaksud melakukan transaksi langsung secara tunai (cash) kepada kliennya. Pola ini disinyalir dipakai untuk menghindari deteksi dalam sistem perpajakan dan mengurangi beban pembayaran PPN.

“Ada perusahaan baja China yang beroperasi di sini. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN,” ujar Purbaya.

Kerugian Negara Bisa Capai Triliunan

Purbaya menilai praktik ini sangat merugikan kas negara. Ia menyebut dari satu perusahaan baja saja potensi pendapatan PPN yang hilang bisa mencapai sekitar Rp 4 triliun per tahun. Jumlah itu tergolong besar, terutama jika mempertimbangkan banyaknya perusahaan sejenis yang diduga melakukan hal serupa.

Baca Juga : Jet Tempur Arab Saudi Bombardir Yaman, 4 Warga Sipil Tewas

Meski demikian, langkah penggerebekan atau tindakan hukum lebih lanjut belum segera dilakukan. Purbaya mengatakan pihaknya sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah.

Modus Operasi dan Penyalahgunaan Identitas

Menurut pengakuan Purbaya, salah satu alasan perusahaan bisa menghindari deteksi adalah karena transaksi dilakukan tanpa melalui sistem elektronik yang terpantau. Semua transaksi itu berlangsung secara tunai sehingga mempersulit otoritas pajak melacak aliran uang.

Yang lebih mengejutkan, perusahaan-perusahaan ini diduga membeli data KTP dan menggunakan identitas itu sebagai pegawai. Modus ini diperkirakan bertujuan untuk meminimalkan pengawasan pajak sekaligus menciptakan struktur korporasi yang tampak legal secara administratif. Bandar Slot Paus Empire Situs Terpercaya

Tindak Lanjut Pemerintah

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait akan terus mengevaluasi dan menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan perpajakan. Penindakan akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara serta menjaga keseimbangan persaingan usaha antara perusahaan lokal dan asing yang beroperasi secara sah.